Judul : Habiburokhman Minta Mendagri Dinonaktifkan, PDIP: Itu Berlebihan
link : Habiburokhman Minta Mendagri Dinonaktifkan, PDIP: Itu Berlebihan
Habiburokhman Minta Mendagri Dinonaktifkan, PDIP: Itu Berlebihan
"Tuntutan tersebut tidak tepat dan berlebihan. Lagian tidak ada dalam opsi di pemerintah untuk nonaktif kecuali pengadilan memutuskan menteri melakukan kesalahan. Silahkan tanya di komisi II saja biar diulang Mendagri penjelasannya," kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari kepada detikcom, Senin (18/6/2018) malam.
Dia mengatakan PDIP tak ikut campur dalam penunjukan Iriawan. Eva menyatakan Tjahjo sudah menjelaskan secara gamblang soal penunjukan Iriawan.
"PDIP tidak ikut-ikut dan sepenuhnya percaya bahwa kebijakan tersebut ada dasarnya sebagaimana diungkap Mendagri. Penjelasan Mendagri gamblang dan sudah dimuat di banyak media. Harap pak H baca baik-baik," ucap Eva.
Eva juga heran ada anggapan penunjukan Iriawan bakal mempengaruhi preferensi pemilih. Ia meminta semua pihak tetap santai dan berpikir secara jernih.
"Lagian, 10 hari terakhir sebelum coblosan apa bisa mengubah prefrensi pemilih? Jika ini dicurigai mau intervensi pilkada. Santai dan tetap jernih lah di masa menjelang lebaran ketupat," jelas Eva.
Sebelumnya, pelantikan Komjen M Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar menuai protes. Habiburokhman pun meminta Mendagri Tjahjo Kumolo dinonaktifkan gara-gara keputusan ini.
Habiburokman berpendapat pejabat di kepolisian tidak bisa disederajatkan dengan pejabat tinggi madya. Dia mengaku sudah melaporkannya ke Ombudsman dan mendapat jawaban bahwa hal itu adalah maladministrasi.
"Karena sudah tahu ini maladministrasi tapi diteruskan, saya mengusulkan Mendagri dinonaktifkan seperti yang Kemendagri sampaikan ketika Anies mendapat rekomendasi Ombudsman soal Tanah Abang. Kalau Anies tidak mengikuti apa yang disampaikan Ombudsman, akan dinonaktifkan. Begitu juga saat ini usul konkret saya, Menteri Dalam Negeri dinonaktifkan," kata Habiburokhman di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/6) kemarin.
Menanggapi kritik itu, Tjahjo menegaskan kalau dia tak melanggar undang-undang. Menurutnya dia telah bertanggungjawab sesuai undang-undang.
"Saya bertanggungjawab sesuai undang-undang," kata Tjahjo kepada detikcom, Senin (18/6/2018) malam.[dtk]
Demikianlah Artikel Habiburokhman Minta Mendagri Dinonaktifkan, PDIP: Itu Berlebihan
Sekianlah artikel Habiburokhman Minta Mendagri Dinonaktifkan, PDIP: Itu Berlebihan kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Habiburokhman Minta Mendagri Dinonaktifkan, PDIP: Itu Berlebihan dengan alamat link https://seadanyaberita.blogspot.com/2018/06/habiburokhman-minta-mendagri.html